Menjadi Pemerintah Tangkas dan ASN Agile

Sampul Buku ASN Juga Bisa Agile

Visi Pemerintah Tangkas adalah mewujudkan ketangkasan dalam pemerintahan Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara berkontribusi aktif untuk mewujudkan keselarasan antara Agile dengan birokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah agar pemerintahan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dalam birokrasi dan menyediakan layanan publik yang optimal.

Perlahan tapi pasti, visi tersebut mulai terwujud. Salah satu contohnya adalah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan pola pikir merupakan hal yang paling utama karena beralih dari Waterfall ke Agile memang harus dimulai dari pola pikir. DJP juga melakukan adaptasi terhadap Scrum Framework agar Agile dapat berjalan dengan maksimal di dalam tubuhnya. DJP bahkan menyusun regulasi khusus agar penerapan Agile tidak dinilai menyalahi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) miliknya sendiri.

Pengalaman panjang penerapan Agile di DJP dipadukan dengan pemahaman yang kuat terkait Agile akhirnya menghasilkan sebuah buku berjudul “ASN (singkatan dari Aparatur Sipil Negara) Juga Bisa Agile”. Isinya merupakan hasil pemikiran langsung dari pegawai DJP yang terlibat dalam penerapan Agile di DJP sejak inisiatifnya dimulai. Kombinasi dari kompetensi si Pegawai sebagai praktisi Agile bersertifikasi dan pengalamannya mengikuti penerapan Agile di DJP itu yang membuat bukunya menarik untuk dibaca.

Di dalam buku itu, teori-teori tentang Agile dan Scrum Framework dan kebutuhan riil untuk menerapkan Agile di DJP dipadukan dengan baik. Faktor-faktor krusial untuk membentuk budaya Agile seperti dukungan pihak-pihak non-TIK dan proses penyusunan regulasi Agile di DJP ikut dibahas di dalam buku tersebut. Lika-liku lainnya seperti multi-tasking, dokumentasi, atau perencanaan dalam Agile juga tidak luput dibahas di dalam buku tersebut.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa buku “ASN Juga Bisa Agile” tidak berisi hal-hal teknis saja. Topik-topik di tingkat organisasi seperti pembentukan pemahaman yang tepat terhadap Agile dan tips untuk membentuk budaya Agile juga ikut dibahas. Pembahasan itu diselaraskan dengan topik-topik teknis di tingkat tim seperti Product Owner, Scrum Master, Development Team, atau story points. Hasilnya adalah kombinasi yang menyeluruh terkait proses penerapan Agile dari awal hingga stabil dan dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

Secara garis besar, “ASN Juga Bisa Agile” membahas banyak hal penting terkait penerapan Agile di DJP yang secara umum dapat diterapkan di instansi pemerintah lainnya. Bukan tidak mungkin buku tersebut dijadikan salah satu referensi bagi penerapan Agile di pemerintah. Kalaupun tidak dijadikan referensi, ada banyak hal yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh setiap instansi agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Bagi yang berminat, informasi lebih lanjut mengenai buku “ASN Juga Bisa Agile” ada di asyafrudin.id/asn-juga-bisa-agile/. Bila ingin bertanya lebih dalam mengenai isi buku tersebut atau sekadar ingin berdiskusi mengenai penerapan Agile di pemerintahan Indonesia, penulisnya, Amir Syafrudin, dapat dikontak lewat Twitter atau LinkedIn. Pertanyaan yang lebih umum terkait Agile pun akan direspons dengan senang hati oleh si Penulis.

Mari menjadi ASN yang tangkas!

--

Dipublikasikan kembali dari Buku: ASN Juga Bisa Agile

Raja Kecil

Birokrasi saat ini masih identik dengan penguasa-penguasa lokal. Contohnya antara lain kepala-kepala kantor, aparat dengan koneksi segudang, atau anak-anak pejabat. Penguasa-penguasa lokal ini seolah-olah hidup dalam sistem kerajaan jaman dahulu sebelum nusantara ini bersatu. Mereka ibarat raja-raja kecil yang menguasai wilayah-wilayah di Indonesia.

Saya yakin ada banyak sekali cerita tentang raja-raja kecil ini. Bagaimana mereka mengenakan topeng kompetensi padahal kompetensi mereka yang sebenarnya ada pada jumlah koneksi. Bagaimana mereka mengaku memimpin dengan sistem demokrasi padahal demokrasi itu hanya digunakan untuk menutupi sistem monarki yang mereka junjung tinggi.

Keberadaan raja-raja kecil ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Kentalnya kolusi di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia membuat keberadaan raja-raja kecil ini menjadi wajar. Saat seorang pegawai negeri menjadi pimpinan, kita pun tak heran saat kita tahu kalau orang ini adalah kerabat (atau bahkan keluarga inti) atau sekedar kenalan seorang pejabat.

Raja-raja kecil ini punya peran yang besar dalam kebobrokan instansi pemerintah. Mereka memiliki andil yang signifikan terhadap rendahnya produktivitas jajaran pegawai negeri. Masalah-masalah ini terjadi raja-raja kecil ini melakukan kolusi di berbagai jajaran pegawai negeri. Penyebab utama buruknya kinerja instansi pemerintah ini lebih karena buruknya kompetensi orang-orang yang terlibat kolusi.

Raja-raja yang diangkat karena koneksi ini seringkali tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin. Baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman, raja-raja ini memiliki kompetensi yang jauh panggang dari api. Orang-orang dengan kompetensi yang memadai justru tersingkir hanya karena orang-orang kompeten ini tidak punya koneksi yang memadai. Kondisi yang sangat ironis di tengah kritik terhadap rumitnya birokrasi di Indonesia.

Sebagaimana raja-raja lalim di jaman dahulu, raja-raja kecil ini pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan singgasananya. Entah itu dengan memanfaatkan koneksi atau dengan memanfaatkan harta untuk menyogok, cara apa pun akan ditempuh untuk mempertahankan jabatan mereka sebagai raja. Kalau pun mereka harus turun, mereka akan menyiapkan generasi penerus mereka untuk menjadi raja kecil berikutnya.

Regenerasi pun berlanjut. Raja-raja kecil yang pensiun sudah menyiapkan penerus tahta masing-masing. Selanjutnya para penerus ini pun akan melakukan segala cara untuk mempertahankan singgasana mereka. Mereka pun akan melakukan segala cara agar generasi penerus berikutnya siap meneruskan kekuasaan mereka masing-masing.

Entah sampai kapan pemerintahan Indonesia akan dipenuhi oleh raja-raja kecil ini. Entah sampai kapan proses pemberantasan kolusi ini akan mencapai angka 100%. Entah kapan pemerintahan Indonesia akan bersih, kompeten, dan produktif. Saya yakin setiap orang yang berharap perbaikan yang nyata dalam pemerintahan Indonesia ingin melihat mimpi ini menjadi kenyataan.

Minyak dan Air

Teknologi dan birokrasi itu tidak bisa disatukan. Keduanya ibarat minyak dan air. Kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Kalau kita memilih teknologi, kita harus meninggalkan birokrasi. Sementara kalau kita memilih birokrasi, teknologi tidak perlu kita rangkul. Biarkan saja teknologi dan birokrasi bergulir di jalan mereka masing-masing.

Perumpamaan di atas memang ekstrim, tapi kenyataan di lapangan seringkali membuat kita berpikir seperti itu. Saat kita ingin memadukan teknologi dan birokrasi, perumpamaan di atas kadang terjadi. Saat kita menarik birokrasi untuk mendekat, teknologi membuatnya sulit. Saat kita menarik teknologi untuk mendekat, birokrasi membuatnya sulit. Beruntung bahwa masalah ini tentu saja tidak berlaku di semua kondisi.

Pada kenyataannya, teknologi dan birokrasi dapat mencapai keharmonisan. Keberadaan teknologi mampu membuat birokrasi menjadi tidak berbelit. Birokrasi yang efektif dan efisien tentu saja tidak lepas dari implementasi teknologi yang tepat guna. Perumpamaan teknologi dan birokrasi seperti minyak dan air dapat dibungkam.

Menyelaraskan teknologi dan birokrasi memang bukan hal mudah, tapi tetap saja sangat mungkin untuk dilakukan. Yang perlu ditemukan adalah kondisi yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan di sisi birokrasi bersinergi dengan batasan-batasan yang ada pada teknologi. Untuk melakukan ini tentunya diperlukan sejumlah fleksibilitas tertentu dari teknologi maupun dari birokrasi.

Kalau kita bicara fleksibilitas, teknologi adalah juaranya. Teknologi dapat ditekuk, diluruskan, diputar, atau dipelintir sesuka penggunanya. Walau bagaimana pun, tujuan akhir dari teknologi adalah untuk mempermudah hidup penggunanya. Atas alasan inilah teknologi tidak boleh dibuat kaku.

Walaupun begitu, fleksibilitas teknologi ini sangat bergantung pada proses persiapannya. Dengan kata lain, fleksibilitas teknologi ini terbatas pada faktor-faktor seperti biaya implementasi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, teknologi tentunya dapat diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi.

Kendala paling besar dalam menyatukan teknologi dan birokrasi umumnya memang ada pada sisi birokrasi. Birokrasi pada umumnya lebih kaku bila dibandingkan dengan teknologi. Dengan kata lain, lebih sulit bagi birokrasi untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan batasan-batasan teknologi.

Sama seperti teknologi, birokrasi pun memiliki faktor-faktor tertentu yang membuatnya menjadi kaku. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor budaya dan faktor kepentingan. Orang-orang yang tidak mudah menerima perubahan budaya organisasi dan orang-orang yang merasa kepentingannya akan terganggu dengan perubahan adalah hambatan-hambatan yang besar. Kalau pola pikir orang-orang seperti ini dapat diselaraskan dengan perkembangan teknologi, maka perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik dapat dilakukan.

Kalau pun masing-masing pihak masih kaku, kombinasi teknologi dan birokasi masih dapat dilakukan. Konsekuensinya adalah sebuah implementasi teknologi yang tidak optimal atau bahkan sebuah implementasi yang tidak dapat digunakan. Dalam kondisi seperti ini, teknologi yang terbaik pun akan terasa tidak berguna atau bahkan dipandang menyusahkan.

Teknologi dan birokrasi adalah dua entitas yang berada pada domain yang berbeda. Untuk menyatukannya dibutuhkan usaha yang tidak kecil dan pola pikir positif untuk berubah sesuai dengan batasan masing-masing entitas. Dengan begitu, birokrasi efektif dan efisien dapat dicapai dengan mengimplementasikan teknologi tepat guna.