Edukasi Teknologi Informasi

Setiap implementasi teknologi informasi membutuhkan waktu pembelajaran yang cukup sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penggunanya. Kebutuhan akan waktu pembelajaran ini adalah hal yang krusial karena setiap pengguna butuh waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang dibawa oleh implementasi teknologi informasi yang baru. Entah itu perubahan standard operating procedures, perubahan budaya kerja, atau perubahan pola pikir dari setiap pengguna yang terlibat.

Contoh yang terbersit di benak saya adalah NgaturDuit.com. Situs tersebut menawarkan layanan pengelolaan keuangan pribadi yang cukup komprehensif. Selain fitur dasar seperti pencatatan pendapatan dan pengeluaran, NgaturDuit.com pun menawarkan fitur-fitur lain seperti konsultasi keuangan dan informasi instrumen investasi. Masih banyak lagi fitur lain dalam NgaturDuit.com, tapi semua itu tidak akan berarti tanpa ada edukasi yang cukup kepada para penggunanya.

Haruskah saya mencatat pendapatan saya? Haruskah saya mencatat pengeluaran saya? Apa manfaat dari mencatat pendapatan dan pengeluaran saya? Apa langkah selanjutnya setelah saya mencatat pendapatan dan pengeluaran saya? Dan banyak lagi pertanyaan lain yang harus dijawab oleh NgaturDuit.com agar orang-orang benar-benar memanfaatkan layanannya secara maksimal. Secanggih apa pun layanan NgaturDuit.com, tidak ada artinya kalau para penggunanya tidak menyadari pentingnya mengelola keuangan mereka.

Masalah edukasi ini pun saya rasakan sendiri. Sebagai seorang pengembang aplikasi, tanggung jawab edukasi untuk aplikasi yang saya kembangkan pun ada di pundak saya. Sesederhana apa pun aplikasi yang saya kembangan, seintuitif apa pun antar muka aplikasi yang saya kembangkan, fungsi edukasi itu tetap tidak hilang. Kalaupun aplikasi yang dikembangkan itu mudah untuk digunakan, belum tentu aplikasi itu benar-benar akan digunakan.

Aplikasi yang mudah digunakan belum tentu digunakan karena tidak ada alasan yang kuat untuk menggunakannya. Tanpa alasan yang kuat untuk menggunakan suatu aplikasi, para pengguna mungkin tidak mau repot merubah kebiasaan (budaya) mereka. Mengubah kebiasaan, sekecil apa pun kebiasaan itu, bukanlah hal yang mudah. Tanpa alasan yang kuat, merubah kebiasaan akan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya aplikasi yang sudah dikembangkan, semudah dan secanggih apa pun aplikasi itu, tidak akan pernah digunakan.

Oleh karena itu, setiap implementasi teknologi informasi harus memperhatikan waktu dan kualitas edukasi untuk implementasi tersebut. Edukasi yang dimaksud tentunya edukasi yang komprehensif mengenai manfaat-manfaat (nilai tambah) implementasi teknologi informasi itu digunakan dalam rutinitas sehari-hari. Jangan sampai hasil implementasi teknologi informasi yang didukung teknologi mutakhir dan mudah digunakan itu menjadi sia-sia karena para pengguna tidak memahami urgensinya.

Raja Kecil

Birokrasi saat ini masih identik dengan penguasa-penguasa lokal. Contohnya antara lain kepala-kepala kantor, aparat dengan koneksi segudang, atau anak-anak pejabat. Penguasa-penguasa lokal ini seolah-olah hidup dalam sistem kerajaan jaman dahulu sebelum nusantara ini bersatu. Mereka ibarat raja-raja kecil yang menguasai wilayah-wilayah di Indonesia.

Saya yakin ada banyak sekali cerita tentang raja-raja kecil ini. Bagaimana mereka mengenakan topeng kompetensi padahal kompetensi mereka yang sebenarnya ada pada jumlah koneksi. Bagaimana mereka mengaku memimpin dengan sistem demokrasi padahal demokrasi itu hanya digunakan untuk menutupi sistem monarki yang mereka junjung tinggi.

Keberadaan raja-raja kecil ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Kentalnya kolusi di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia membuat keberadaan raja-raja kecil ini menjadi wajar. Saat seorang pegawai negeri menjadi pimpinan, kita pun tak heran saat kita tahu kalau orang ini adalah kerabat (atau bahkan keluarga inti) atau sekedar kenalan seorang pejabat.

Raja-raja kecil ini punya peran yang besar dalam kebobrokan instansi pemerintah. Mereka memiliki andil yang signifikan terhadap rendahnya produktivitas jajaran pegawai negeri. Masalah-masalah ini terjadi raja-raja kecil ini melakukan kolusi di berbagai jajaran pegawai negeri. Penyebab utama buruknya kinerja instansi pemerintah ini lebih karena buruknya kompetensi orang-orang yang terlibat kolusi.

Raja-raja yang diangkat karena koneksi ini seringkali tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin. Baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman, raja-raja ini memiliki kompetensi yang jauh panggang dari api. Orang-orang dengan kompetensi yang memadai justru tersingkir hanya karena orang-orang kompeten ini tidak punya koneksi yang memadai. Kondisi yang sangat ironis di tengah kritik terhadap rumitnya birokrasi di Indonesia.

Sebagaimana raja-raja lalim di jaman dahulu, raja-raja kecil ini pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan singgasananya. Entah itu dengan memanfaatkan koneksi atau dengan memanfaatkan harta untuk menyogok, cara apa pun akan ditempuh untuk mempertahankan jabatan mereka sebagai raja. Kalau pun mereka harus turun, mereka akan menyiapkan generasi penerus mereka untuk menjadi raja kecil berikutnya.

Regenerasi pun berlanjut. Raja-raja kecil yang pensiun sudah menyiapkan penerus tahta masing-masing. Selanjutnya para penerus ini pun akan melakukan segala cara untuk mempertahankan singgasana mereka. Mereka pun akan melakukan segala cara agar generasi penerus berikutnya siap meneruskan kekuasaan mereka masing-masing.

Entah sampai kapan pemerintahan Indonesia akan dipenuhi oleh raja-raja kecil ini. Entah sampai kapan proses pemberantasan kolusi ini akan mencapai angka 100%. Entah kapan pemerintahan Indonesia akan bersih, kompeten, dan produktif. Saya yakin setiap orang yang berharap perbaikan yang nyata dalam pemerintahan Indonesia ingin melihat mimpi ini menjadi kenyataan.

Minyak dan Air

Teknologi dan birokrasi itu tidak bisa disatukan. Keduanya ibarat minyak dan air. Kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Kalau kita memilih teknologi, kita harus meninggalkan birokrasi. Sementara kalau kita memilih birokrasi, teknologi tidak perlu kita rangkul. Biarkan saja teknologi dan birokrasi bergulir di jalan mereka masing-masing.

Perumpamaan di atas memang ekstrim, tapi kenyataan di lapangan seringkali membuat kita berpikir seperti itu. Saat kita ingin memadukan teknologi dan birokrasi, perumpamaan di atas kadang terjadi. Saat kita menarik birokrasi untuk mendekat, teknologi membuatnya sulit. Saat kita menarik teknologi untuk mendekat, birokrasi membuatnya sulit. Beruntung bahwa masalah ini tentu saja tidak berlaku di semua kondisi.

Pada kenyataannya, teknologi dan birokrasi dapat mencapai keharmonisan. Keberadaan teknologi mampu membuat birokrasi menjadi tidak berbelit. Birokrasi yang efektif dan efisien tentu saja tidak lepas dari implementasi teknologi yang tepat guna. Perumpamaan teknologi dan birokrasi seperti minyak dan air dapat dibungkam.

Menyelaraskan teknologi dan birokrasi memang bukan hal mudah, tapi tetap saja sangat mungkin untuk dilakukan. Yang perlu ditemukan adalah kondisi yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan di sisi birokrasi bersinergi dengan batasan-batasan yang ada pada teknologi. Untuk melakukan ini tentunya diperlukan sejumlah fleksibilitas tertentu dari teknologi maupun dari birokrasi.

Kalau kita bicara fleksibilitas, teknologi adalah juaranya. Teknologi dapat ditekuk, diluruskan, diputar, atau dipelintir sesuka penggunanya. Walau bagaimana pun, tujuan akhir dari teknologi adalah untuk mempermudah hidup penggunanya. Atas alasan inilah teknologi tidak boleh dibuat kaku.

Walaupun begitu, fleksibilitas teknologi ini sangat bergantung pada proses persiapannya. Dengan kata lain, fleksibilitas teknologi ini terbatas pada faktor-faktor seperti biaya implementasi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, teknologi tentunya dapat diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi.

Kendala paling besar dalam menyatukan teknologi dan birokrasi umumnya memang ada pada sisi birokrasi. Birokrasi pada umumnya lebih kaku bila dibandingkan dengan teknologi. Dengan kata lain, lebih sulit bagi birokrasi untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan batasan-batasan teknologi.

Sama seperti teknologi, birokrasi pun memiliki faktor-faktor tertentu yang membuatnya menjadi kaku. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor budaya dan faktor kepentingan. Orang-orang yang tidak mudah menerima perubahan budaya organisasi dan orang-orang yang merasa kepentingannya akan terganggu dengan perubahan adalah hambatan-hambatan yang besar. Kalau pola pikir orang-orang seperti ini dapat diselaraskan dengan perkembangan teknologi, maka perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik dapat dilakukan.

Kalau pun masing-masing pihak masih kaku, kombinasi teknologi dan birokasi masih dapat dilakukan. Konsekuensinya adalah sebuah implementasi teknologi yang tidak optimal atau bahkan sebuah implementasi yang tidak dapat digunakan. Dalam kondisi seperti ini, teknologi yang terbaik pun akan terasa tidak berguna atau bahkan dipandang menyusahkan.

Teknologi dan birokrasi adalah dua entitas yang berada pada domain yang berbeda. Untuk menyatukannya dibutuhkan usaha yang tidak kecil dan pola pikir positif untuk berubah sesuai dengan batasan masing-masing entitas. Dengan begitu, birokrasi efektif dan efisien dapat dicapai dengan mengimplementasikan teknologi tepat guna.