Salah satu hal yang dibutuhkan dalam penerapan Agile di pemerintahan adalah wujud teknisnya. Walaupun Manifesto dan Prinsip-Prinsip Agile dapat dijadikan fondasi untuk menemukan wujud penerapan Agile yang sesuai kondisi organisasi, prosesnya akan lebih mudah kalau kita memulai dari wujud teknis yang ada dan terbukti bekerja. Salah satu wujud teknis Agile, yang sangat populer sampai sering dianggap satu entitas yang sama dengan Agile, adalah Scrum Framework (Scrum).
Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan Scrum di pemerintahan? Apakah Scrum dapat diadopsi (diterapkan apa adanya) atau kita perlu melakukan adaptasi agar Scrum sesuai dengan kondisi organisasi? Jawaban sederhananya adalah kita harus mulai dari adopsi. Kalau akhirnya berujung pada benturan antara Scrum dengan kondisi organisasi, kita dapat langsung mengetahui bagian mana saja yang berbenturan. Selanjutnya kita bisa memilih apakah kondisi organisasi yang perlu diubah atau Scrum yang perlu kita adaptasi. Berhubung organisasi pemerintah cenderung kaku, pengalaman saya mengatakan kita akan berakhir dengan adaptasi Scrum, bukan mengubah organisasi.
Scrum dalam bentuk aslinya dapat kita bagi menjadi 5 elemen, yaitu peran, pertemuan, artefak, pilar, dan nilai. Secara garis besar, setiap elemen itu dapat diadaptasi. Contohnya adalah Sprint Review yang diadaptasi agar prosesnya mengacu kepada artefak berupa dokumen Software Requirements Specification. Paparan lengkapnya dapat ditonton pada salah satu video serial Adaptasi Scrum di Pemerintahan yang kami tautkan di atas.
Walaupun begitu, pilar dan nilai adalah 2 elemen yang benar-benar tidak disarankan untuk diubah. Justru kedua elemen itu perlu dijaga semaksimal mungkin agar Scrum hasil adaptasi itu masih berjalan baik. Bila kedua elemen itu tidak dipertahankan, Scrum hasil adaptasi kemungkinan akan berubah menjadi chaos. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat di video-video lain dalam serial terkait.
Sekadar informasi, serial Adaptasi Scrum di Pemerintahan itu merupakan bagian dari serial ASN Agile. Sesuai semangat Agile, yaitu responsif terhadap perubahan kebutuhan, topik-topik yang ada di rencana awal disesuaikan dengan perkembangan pembahasan dan permintaan dari pihak eksternal. Di dalam serial ASN Agile bahkan dibahas mengenai penerapan Agile untuk Non-TI karena pertanyaan mengenai topik itu sering disampaikan kepada kami.
Seiring waktu, pembahasan di serial ASN Agile akan kembali ke rencana awal. Topik berikutnya yang direncanakan akan dibahas adalah mengenai regulasi Scrum di pemerintahan. Selain itu, ada topik lain terkait buku Prakom Tidak Bisa Agile yang juga masuk ke dalam prioritas pembahasan di dalam serial itu. Apa pun itu, serial ASN Agile kemungkinan akan terus berjalan hingga selesai untuk membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan Agile di pemerintahan.
--
Dipublikasikan ulang dari Cara Adaptasi Scrum untuk Pemerintahan.